Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI

47

d. Perkembangan Komisi HAM PBB menjadi Dewan HAM PBB
Pembentukan Dewan HAM sebagai bagian dari reformasi PBB

dilatarbelakangi oleh kekecewaan terhadap Komisi HAM terkait
selektivitas, double standard maupun politisasi dalam pemajuan
HAM dan penanganan pelanggaran HAM. Selain itu, terdapat
pergeseran paradigma PBB.41 Perubahan Komisi HAM menjadi
Dewan HAM menguat pada saat Sekjen PBB dalam Laporannya
berjudul In Larger Freedom: Towards Development, Security and
Human Rights for All pada tahun 2005 mengusulkan agar arah
reformasi PBB mencerminkan keseimbangan antar ketiga pilar
tersebut. Selain upaya revitalisasi Majelis Umum PBB yang memiliki
posisi sentral sebagai chief deliberate, policy-making and
representative organ PBB, maka diupayakan pula reformasi Dewan
Keamanan dan Dewan Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta
pembentukan Dewan HAM sebagai perangkat utama PBB di bidang
HAM untuk menggantikan Komisi HAM. Pada KTT PBB tahun 2005
ditegaskan bahwa keamanan, pembangunan dan penghormatan
PBB merupakan pilar dari sistem PBB. serta merupakan fundasi bagi
keamanan dan kemakmuran kolektif. Ketiga pilar tersebut terkait satu
sama lainnya dan saling menguatkan (interlinked and mutually
reinforcing).42

Dalam Laporan Sekjen PBB di atas, disebutkan bahwa
peningkatan status Komisi HAM menjadi Dewan HAM yang setara
dengan Dewan Keamanan dan ECOSOC akan memberikan
kejelasan mengenai arsitektur dan konseptual struktur sistem PBB

41 Makarim Wibisono, Perbandingan antara Dewan HAM dan Komisi HAM,
makalah disampaikan pada Seminar Partisipasi Aktif Indonesia dalam Dewan HAM PBB,
Jakarta: Deplu, 14-15 Juni 2006, him. 1.

42 Rezlan Ishar Jenie, Reformasi PBB dan Pembentukan Dewan HAM, makalah
disampaikan pada Seminar Partisipasi Aktif Indonesia dalam Dewan HAM PBB, Jakarta:
Deplu, 14-15 Juni 2006, him. 2.