Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

24

Sedangkan menurut data Transparency International (Tl)
mengenai IPK berdasarkan hasil survei terhadap 177 negara,
Indonesia mendapatkan skor IPK yang sama dengan tahun 2012, yaitu
32. Dalam memperoleh skor IPK, Tl melakukan penggabungan sumber
data yang diperoleh dari 13 lembaga internasional yang independen
dan kredibel. IPK memiliki rentang skor antara 0-100. Semakin tinggi
skor IPK sebuah negara, semakin bersih tingkat korupsi di negara
tersebut. Menurut Sekretaris Jenderal Transparency International
Indonesia (Til) Dadang Trisasongko, hal ini menggambarkan persepsi
korupsi para pakar dan pebisnis di sektor publik. Secara global,
Indonesia masuk dalam 70 persen negara-negara yang memiliki skor
IPK di bawah 50. Sementara di regional Asia Pasifik, Indonesia masuk
dalam 63 persen negara-negara yang memiliki skor IPK di bawah 50.
Meski memiliki skor yang sama dengan tahun lalu, Indonesia naik
empat peringkat di antara negara-negara lain dari 118 menjadi 114.
Dengan skor 32, peringkat kita sama dengan Mesir. Di kawasan
ASEAN, kata Dadang, posisi Indonesia lebih baik daripada Kamboja
(20), Myanmar (21), Laos (26), Timor Leste (30), dan Vietnam (31),
Sementara, posisi negara-negara ASEAN lainnya jauh di atas
Indonesia, seperti Singapura (86), Brunei (60), Malaysia (50), Filipina
(36), dan Thailand (35). Kita membutuhkan 8 poin lagi untuk menuju
skor rata-rata CPI ASEAN.

Dalam perspektif Ketahanan Nasional, kondisi pemberantasan
tindak pidana korupsi saat ini dapat diuraikan mencakup aspek-aspek
Astagatra, dengan konsekuensi logis akan terdapat beberapa obyek
bahasan yang kurang sempurna mengingat bahwa gatra-gatra
Ketahanan Nasional bersifat umum untuk digunakan sebagai lensa
penangkap suatu fenomena. Kondisi demikian akan diuraikan sebagai
berikut:
a. Gatra Geografi

Pemberantasan tindak pidana korupsi pada gatra geografi akan
berkaitan dengan upaya penindakan pelaku korupsi yang melarikan
diri ke luar negeri dihadapkan dengan kondisi geografi Indonesia di