Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 10

1) . Kelembagaan tersebut h a rts memiliki visi, misi dan strategi yang jelas yaitu
               tidak terjadi duplikasi, tumpang tindih, dan tarik-menarik tugas, wewenang dan
               tanggungjawab dengan instansi lain;

             2) . Organisasi disusun berdasarkan atas hemat struktur dan kaya fungsi, lebih
             banyak jabatan fungsional daripada pejabat struktural;

             3) . Kewenangan terdisentralisasi atau delegasi ke pejabat unit terdepan yang
             berhadapan langsung dengan masyarakat;

             4) . Lembaga-lembaga ekstra struktural (LNS), seperti Komisi, Dewan dan Badan
             dan lainnya harus dibatasi hanya pada lembaga yang benar-benar diperlukan dan
             bersifat ad hoc/task force 69

                 Hasil diskusi dan kajian ini sebetulnya dapat dijadikan sebagai referensi dari
             kondisi pelaksanaan reformasi birokrasi yang diharapkan khususnya dalam hal
             restrukturisasi kelembagaan pemerintah. Sementara hasil kajian lain yang dapat
             memperkaya referensi adalah seperti apa yang dikemukakan oleh Anwar Sanusi
             Ketua Tim Pengkaji Arsitektur Kabinet 2014-2019, dari Lembaga Admnistrasi
             Negara, antara lain menyebutkan kerja pemerintah tidak efektif dan efisien karena
            sering terjadinya tumpang tindih program antar kementerian. Semakin banyak
            pejabat juga semakin banyak anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai para
            pejabat.70

         b. Optimalisasi sistem rekrutmen promosi jabatan melalui lelang jabatan secara
            terbuka (open bidding).

                 Lelang jabatan ini terutama dilakukan untuk mengatasi sistem rekrutmen yang
            tertutup, yang berdasarkan pada titipan pimpinan, tidak jarang yang memangku
            jabatan tersebut mempunyai kemampuan baik secara manajerial maupun secara
            teknis belum memenuhi persyaratan. Sehingga faktor like-dislike-nya sangat
            dominan, bahkan pada beberapa Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun

69 Komarudin, Penataan Struktur Birokrasi: Kementerian dan LPNK, Jurnal PAN, Edisi II Tahun II, 2012, Jakarta
   Harian Kompas, Sabtu 9 Agustus 2014, hal. 4

                                                                      60
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15