Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI

88

rutin pegawai, termasuk pembatasan rapat-rapat di luar kantor dan
perjalanan dinas. Re-alokasi ini tentu membutuhkan politik anggaran
dan komitmen integritas dari para wakil rakyat maupun pimpinan
pemerintahan, sehingga efisiensi yang dilakukan dapat bermanfaat
untuk kepentingan yang lebih besar yakni terlaksananya pembangunan
infrastruktur secara masif. Ketika re-alokasi anggaran ini berjalan
efektif, maka dukungan anggaran untuk optimalisasi pengelolaan SKA
kelapa sawit akan semakin besar.
8) Kemenko Perekonomian, Kemenko Kesra, Kemenhub, Kemen-
PU dan Kemen-BUMN meningkatkan pemerataan pembangunan
infrastruktur ke wilayah luar Jawa, daerah perbatasan dan wilayah
tertinggal, serta Kawasan Timur Indonesia, sehingga distribusi hasil
pembangunan dalam bentuk ketersediaan infrastruktur mampu
mendukung optimalisasi pengelolaan SKA kelapa sawit di wilayah-
wilayah tersebut. Dengan demikian, pemerataan pembangunan
infrastruktur menjadi prasyarat penting untuk mendukung pengelolaan
SKA kelapa sawit yang optimal.

9) Kementan dan Pemerintah Daerah melakukan modernisasi alat-
peralatan dan perlengkapan dalam pengelolaan SKA kelapa sawit,
sehingga para petani lokal, petani plasma dan UMKM yang bergerak di
sektor kelapa sawit mampu menggunakan perangkat yang lebih
modern dan user-friendly untuk meningkatkan produktivitas usaha
mereka. Oleh karena itu, pemberian akses teknologi menjadi penting
untuk dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan SKA kelapa sawit
yang kian modem. Selama ini, petani lokal, petani plasma, dan
kelompok UMKM terkendala oleh persoalan teknologi yang tidak
mampu mereka akses.
10) Kemenristek dan BPPT bekerjasama dengan Kementan
mendukung perluasan akses infrastruktur di bidang teknologi informasi
untuk mengoptimalkan pengelolaan SKA kelapa sawit yang berbasis IT.
Sebagai contoh pemanfaatan IT dalam pengelolaan SKA kelapa sawit
dapat dipraktikkan pada pengolahan produk turunan kelapa sawit.
Pengelolaan SKA kelapa sawit berbasis IT nantinya akan mendorong