Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI

22

kekerasan (Pasal 20); pengakuan untuk hak berkumpul yang bersifat
damai (Pasal 21); hak setiap orang atas kebebasan berserikat
(Pasal 22); persamaan kedudukan semua orang di depan hukum
dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa
diskriminasi (Pasal 26); dan tindakan untuk melindungi golongan
etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara
pihak (Pasal 27).

Sebagaimana UU RI No. 11/2005 tentang Pengesahan
Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya, UU RI No. 12/2005 ini juga merupakan penekanan hak-hak
dasar manusia yang telah disepakati dalam perjanjian internasional
dalam Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak-hak Azasi
Manusia, hanya saja UU ini lebih menekankan tentang hak-hak sipil
dan politik masyarakat. Dalam undang-undang ini dijelaskan pula
mengenai latar historis kovenan internasional tentang hak-hak sipil
dan politik..

d. Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1965 tentang
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Peraturan ini merupakan penegasan UUD 1945 dan dasar
negara Pancasila mengenai status atau kedudukan umat beragama
di Indonesia dimana Ketuhanan Yang Maha Esa bukan saja
meletakkan dasar moral di atas Negara dan Pemerintah, tetapi juga
memastikan adanya kesatuan Nasional yang berazas keagamaan.
Pengakuan terhadap sila pertama tidak dapat dipisahkan dengan
agama karena dianggap merupakan salah satu tiang pokok
perikehidupan manusia dan bangsa Indonesia. Sila ini juga sebagai
sendi perikehidupan Negara yang merupakan unsur mutlak dari
nation-building.

Peraturan ini juga menyinggung bahwa, kehidupan beragama
di Indonesia dijamin oleh hukum dan dengan demikian setiap umat
bebas untuk menjalankan agamanya selama tidak mengganggu
kehidupan beragama umat lain. Dalam arti, nilai toleransi antar umat