Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 13

«L >

      * LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI_______________________________________ 41
       b. Implikasi Pengucuran Kredit Bersubsidi Pada Pembangunan
       Nasional

                 Pelaksanaan pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan selama
       ini yang telah mengabaikan potensi pembangunan yang ada pada sektor
       informal menyebabkan lambannya penyediaan lapangan keija. Data-data
       statistik pertumbuhan PDB dihubungkan dengan pertumbuhan sektor
      pertanian dan sektor industri pengolahan menunjukkan bahwa sektor formal
      telah gagal menyediakan lapangan kerja bagi pertumbuhan angkatan kerja
      yang cukup signifikan (2 persen) dan gagal pula dalam mengurangi tingkat
      pengangguran. Data-data juga mengisyaratkan bahwa sektor informal-lah
      yang selama ini justru banyak memberikan sumbangannya dalam mendukung
      lancarnya pembangunan nasional.
      Dilihat dari porsi alokasi dana perbankan yang diberikan kepada sektor
      informal meskipun hanya 11,54 persen dari total kredit kepada pengusaha
      nasional, namun sektor informal telah memberikan sumbangan yang cukup
      signifikan (lebih dari 50 % ) pada Produk Domistik Bruto.
      Dengan demikian dalam beberapa dekade belakangan ini, terutama setelah
      reformasi, telah terjadi pengabaian oleh pemerintah terhadap sektor informal,
      yaitu dengan tidak berjalannya beberapa peraturan yang dibuat oleh
      pemerintah sebelumnya (Soeharto) yang telah dengan sangat baik
      merumuskan pembinaan di sektor informal, dan diluncurkannya program-
      program yang kurang mendukung pemberdayaan sektor informal ini. Ini
      ditandai dengan kecilnya alokasi kredit modal kerja yang disalurkan dunia
      perbankan pada sektor ini dan minimnya kebijakan yang diformulasi khusus
      untuk sektor ini. Kalaupun ada beberapa kebijakan yang dibuat, umumnya
      dilaksanakan setengah hati, tidak terkoordinasi, dan selalu gagal pada
      ujungnya.

      Beberapa kebijakan pemerintah melalui Meneg BUMN dan Menkop dan UKM
      yang sebenarnya sangat bijaksana dan tepat untuk dilaksanakan dalam
      memberdayakan sektor informal yang terkait dengan pembangunan sektor
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17