Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI

e. Gatra Politik.
Pemerintah di era reformasi bertekad untuk mewujudkan

pemerintahan yang amanah. Berkaitan dengan politik, banyak
perubahan telah dilakukan mulai amandemen UUDNRI 1945 untuk
menyempurnakan arah praktik politik, pelaksanaan pemilu presiden
langsung, pilkada dan sebagainya yang semuanya bagian dari
demokratisasi untuk mewujudkan good governance. Dikaitkan dengan
konflik lokal, gatra politik ini paling kurang memiliki dua nilai strategis :

1) Pilkada merupakan bagian dari demokratisasi, dan karena
itu suatu keniscayaan dalam mewujudkan Indonesia yang
demokratis. Tapi, implementasi kebijakan ini agaknya masih
harus dievaluasi secara lebih cermat lagi sehingga kemungkinkan
munculnya protes yang bermuara ke konflik horizontal dapat
ditekan. Dalam hal ini kebijakan penting yang harus diambil
selanjutnya adalah meningkatkan pendidikan politik rakyat, dan
membuat pranata hukum yang lebih sempurna. Kesempurnaan
pranata hukum dan konsistensi implementasinya dapat
mempersempit peluang ancaman strategis pilkada terhadap
konflik lokal yang sering terjadi sekarang ini.
2) Pilkada sebagai kemutlakan guna mewujudkan Indonesia
yang demokratis, bukanlah pilihan yang mudah. Kemajemukan
rakyat Indonesia berimplikasi jauh terhadap pelaksanaan pilkada.
Pluralisme masyarakat Indonesia bukan hanya pada tataran
nasional, melainkan juga pada tataran lokal. Realita ini
menyebabkan keberagaman kepentingan dalam setiap pilkada
dengan pendorong utama perbedaan etnis seperti di Ambon
(Kalla, 2009), bahkan agama. Keberagaman kepentingan ini
dapat membentuk konstelasi kekuatan di dalam masyarakat
menjelang pilkada.

f. Gatra Ekonomi.
Faktor ekonomi adalah merupakan salah satu kekuatan yang

menyebabkan berbeda pendapat, bahkan bisa menyulut ke konflik

32