Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 7
mencapai tujuannya banyak menelan korban dipihak anggota OPM
sendiri bahkan rakyat Papua kebanyakan yang jadi korban termasuk
harta bendanya hingga saat sekarang ini. Oleh karena itu diharapkan
pemerintah Indonesia untuk aktif dalam berbagai program
pembangunan lainnya dalam rangka mengatasi gerakan pemisahan diri
masyarakat Papua dari NKRI sebagaimana dikemukakan diatas.
13. Implikasi Implementasi Pendekatan Sosial Budaya Terhadap
Pencegahan Gerakan Separatisme di Provinsi Papua Dalam Rangka
Memperkokoh NKRI.
S ebagaimana diuraikan diatas, bahwa gerakan separatisme OPM Papua
yang selama ini terjadi dengan mengajak sebagian kecil masyarakat
Papua untuk merdeka dan memisahkan diri dari NKRI, karena faktor
ketidakadilan, pelanggaran HAM, rendahnya tingkat ekonomi serta pendidikan
yang rendah membuat masyarakat tidak diperhatikan dan kecewa secara
mendalam.
Mencermati kondisi tersebut yang secara panjang sejak Papua menjadi
bagian dan NKRI hingga saat ini yang digambarkan pada uraian terdahulu,
menunjukkan unsur-unsur kekerasan, pemaksaan, penyeragaman,
pengarahan terpusat atau dengan pengaturan terpusat sangat menonjol
dengan menakut-nakuti warga masyarakat untuk selalu berada dalam
penekanan sehingga nilai-nilai budaya yang terkristalisasi dalam Pancasila
yang bersifat religius, kekeluargaan, kerakyatan dan musyawarah mufakat
menjadi sirna dan begitu saja dilupakan maupun ditinggalkan oleh masyarakat.
Kondisi ini terimplikasi dalam memicu potensi konflik untuk mendukung dan
menguatkan gerakan separatisme OPM yang didalamnya terdapat berbagai
kepentingan yang dapat merugikan bangsa Indonesia pada umumnya dan
khususnya warga Papua berupa merebaknya kerusuhan sosial dengan segala
akibat dan kerugian moril maupun materiil serta trauma yang mendalam dan
berkepanjangan bagi masyarakat. Bahkan sampai sekarangpun gerakan
separatisme Papua masih belum dapat diatasi dengan tuntas dan terencana.
Secara singkat dapat dikatakan bahwa gerakan separatisme rentan konflik
karena kebijakan pemerintah yang terpusat dan cenderung otoriter dengan
27

