Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI

38

Distribusi pangan merupakan salah satu subsistem ketahanan
pangan yang peranannya sangat strategis, apabila tidak dapat
terselenggara secara baik dan lancar, bahan pangan yang dibutuhkan
masyarakat tidak akan terpenuhi. Distribusi pangan ini diharapkan dapat
terlaksana secara efektif, efisien dan merata di setiap lokasi
berlangsungnya transaksi bahan pangan kebutuhan masyarakat.

Gangguan distribusi pangan ini berdampak terhadap kelangkaan
bahan pangan dan kenaikan harga pangan serta berpengaruh terhadap
rendahnya akses pangan masyarakat karena daya beli bahan pangan
menjadi menurun. Penegakan supremasi hukum merupakan isu sentral
dalam konsepsi negara hukum, belum optimalnya penegakan supremasi
hukum dalam proses pembangunan nasional memberikan implikasi negatif
pada pencapaian tujuan nasional yakni menciptakan masyarakat yang
sejahtera dan aman. Rangkaian penegakan supremasi hukum yang
dicirikan dari bekerjanya sistem peradilan pidana, masih belum
menunjukkan keterpaduan lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya
dalam pengawasan peredaran produk pangan baik impor maupun
domestik.

Secara paralel tingkat kesadaran hukum masyarakat juga menjadi
rendah, khususnya dalam pengaduan dan pelaporan atas pelanggaran dan
tindak pidana di bidang pangan. Upaya mewujudkan ketahanan pangan
juga sangat terkait dengan optimalisasi kewaspadaan nasional terhadap
penegakan hukum dalam bidang pendistribusian pangan. Ketahanan
pangan sangat membutuhkan hadirnya penegakan hukum yang optimal,
terlebih lagi dalam rangka mengamankan kebijakan-kebijakan (program)
ketahanan pangan. Mulai dari faktor ketersediaan, pendistribusian dan
keamanan pangan melibatkan elemen penegak hukum, khususnya ketika
terjadi pelanggaran dan tindak pidana di sektor pendidtribusian pangan.
Apabila sistem peradilan pidana belum optimal dalam menanggulangi
terjadinya tindak pidana di bidang pangan, maka hampir dapat dipastikan
sistem ketahanan pangan juga tidak akan terwujud