Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI

37

ya ng m en gad u atau m elapor. M asyarakat konsum en juga tidak m engetahui
de ng an jelas m enyangkut tentang kriteria kesehatan yang baik terhadap
produk pa ngan ya ng beredar, hal ini disebabkan oleh karena lemahnya
Badan P O M dalam memberikan himbauan kepada masyarakat untuk
m enghindari m engkonsum si m akanan yang tidak m em enuhi kriteria
kesehatan yang baik. Perlindungan hukum yang diberikan kepada
konsum en d e ng an dem ikian m asih kurang optimal.

M inim nya pelaporan atau pengaduan dari m asyarakat ini tentu akan
berpengaruh terhadap aspek pengawasan dari masyarakat yang pada
akhirnya juga m empengaruhi pengawasan dan penegakan oleh aparat
penagak hukum . Dikatakan demikian, oleh karena tidak jarang
peng aw asan ya ng dilakukan oleh Badan P O M baru dilakukan ketika ada
laporan-laporan atau pengaduan dari masyarakat yang masuk ke lembaga
perlindungan konsumen yang kemudian diteruskan kepada Badan POM .
O le h karena itu, kesadaran hukum konsum en untuk m elaporkan atau
m engadukan persoalannya ketika m engkonsum si suatu produk ini sangat
positif pe ngaruhnya bagi efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh
Badan P O M terhadap produk pangan olahan baik impor m aupun domestik
yang beredar di Indonesia.

Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang sangat
rendah m enjadi salah satu tolok ukur rendahnya tingkat kepedulian mereka
terhadap keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi pangan. Hal
ini ju ga dipengaruhi oleh berbagai keterbatasan m asyarakat konsum en,
yakni : akses m asyarakat untuk mendapatkan informasi yang terbatas,
sosialisasi yang sangat kurang, dan masyarakat um umnya pasif dan
cenderung tidak peduli.

13. Implikasi kewaspadaan nasional terhadap penegakan hukum
dalam bidang pendistribusian pangan terhadap ketahanan
pangan dan kemandirian bangsa
a. Implikasi kewaspadaan nasional terhadap penegakan hukum
dalam bidang pendistribusian pangan terhadap ketahanan
pangan