Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI

25

Secara sederhana, masyarakat dinilai berhasil melaksanakan
pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut
cukup tinggi. Dalam hal ini yang diukur adalah produktivitas
masyarakat atau produktivitas negara dalam memobilisasi dana
pembangunan baik yang bersumber dari pemerintah maupun
masyarakat serta penyiapan SDM. Dalam hal mobilisasi dana
diharapkan sebagian dana yang dikirim oleh TKI dalam bentuk
remitansi dapatnya dikembalikan ke daerah asal TK I untuk
digunakan dalam rangka pembinaan para TKI/ calon TKI. Karena
dana remitansi belum direalisasikan secara maksimal maka
berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada para TK I,
terutama kegiatan pendampingan baik sebelum maupun setelah
keberangkatan.

Langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah penguatan
kelembagaan. Unsur kelembagaan juga menjadi salah satu
kelemahan dalam administrasi di negara berkembang, padahal
pembangunan memerlukan dukungan kelembagaan. Kelembagaan
dalam hal ini mengandung arti luas, yaitu dapat berupa organisasi
formal, antara lain birokrasi, dunia usaha, partai-partai politik, serta
dapat juga berupa lembaga ekonomi seperti pasar, lembaga-
lembaga hukum dan sebagainya. Ketika terjadi persoalan yang
menimpa seorang TKI, ketiadaan kelembagaan yang menangani
TK I secara khusus,mengakibatkan persoalan-persoalan yang
terjadi tidak dapat ditangani secara cepat dan terintegrasi. Untuk itu
penguatan kelembagaan seperti BNP2TKI dan P P TK IS sebagai
pihak swasta yang selama ini melakukan aktivitas pengerahan
tenaga kerja perlu ditingkatkan baik melalui revisi aturan
perundang-undangan maupun peningkatan kapasitas.

b. Teo ri makro ekonom i Neo Classic, menyebutkan bahwa pekerja
berpindah dari tenaga kerja dalam jumlah yang berlebihan dan
negara dengan modal yang miskin ke negara yang kekurangan
tenaga kerja dan negara kaya sementara modal mengalir dalam