Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

81
gabah petani yang memadai pada musim panen raya, pemberian insentif
perpajakan untuk investasi produksi karbohidrat non-beras dan
pembentukan lembaga asuransi tanaman (crop insurance).

8) Pemimpin daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) ikut serta
melakukan stabiiisasi harga pangan di daerahnya dengan
mengoptimalkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) serta melibatkan
peran civitas akademisi dalam pelaksanaannya.

9) Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi
memperluas akses, kebebasan dan kemandirian kepada kalangan pers,
baik yang berasal dari media cetak, elektronik maupun digital, untuk
melakukan optimalisasi fungsi kontrol sosial dengan jalan senantiasa
mengkritisi segala kebijakan publik khususnya yang menyangkut
peningkatan kehidupan demokrasi dan penegakan HAM, maupun dalam
hal berperan lebih aktif memunculkan tokoh-tokoh alternatif yang dapat
dicalonkan sebagai pemimpin nasional masa depan sekaligus sebagai
masukan dan pertimbangan kepada Parpol didalam melakukan
regenerasi kepemimpinan nasional, namun dengan tetap berpegang
pada azas bebas dan bertanggung jawab.

10) Pemerintah meiaiui TPA harus senantiasa memonitor setiap
Kementerian / Instansi didalam mengoptimalkan implementasi alur
promosi jabatan struktural secara benar, profesional dan konsekwen
pada setiap Kementerian / Instansi dengan alasan yang dapat
dipertanggungjwabkan kepada masyarakat secara transparan.

11) Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian
Pendidikan Nasional dan DPR meningkatkan alokasi anggaran pada
APBN untuk pengembangan Kementerian / Instansi penegak hukum
dengan menetapkan angka besaran yang tetap (fix) seperti yang telah
dialokasikan bagi Kementerian Pendidikan Nasional (20 %) bagi
penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana operasional dan
pendidikan dan bagi peningkatan kualitas dan kuantitas aparat penegak
hukum.