Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 11

63

       kerjasama , yang diharapkan timbul dari masing - masing kementrian dan
       lembaga serta komponen bangsa lainnya dalam melihat peluang dan
       kendala yang ada di masing-masing wilayah dan daerahnya serta
       potensinya masing- masing.

              Strategi 4 : Mempertahankan Kesinambungan kerjasama
         keamanan pembangunan sistem pangan komponen bangsa guna
         meningkatkan ketahanan pangan. Kesinambungan kerjasama secara
         struktural maupun fungsional masih jauh dari yang diharapkan dalam
         menjamin bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung,dan
         adanya kepastian serta tidak adanya kekhawatiran dalam rangka
         keamanan pembangunan sistem pangan Hal ini masih perlu adanya
         dorongan dari usaha secara struktural maupun fungsional dalam
         pengembangannya. Sebagai contoh program struktural berupa P2KP
         (Program Percepatan Konsumsi Pangan) yang diharapkan adanya
         partisipasi aktif dari peran masyarakat masih belum tercapai secara
         optimal. Apalagi program yang murni sebagai kerjasama fungsional masih
         jauh dari harapan. Selain itu masih banyaknya permasalahan dalam
         ketahanan pangan sebagai sub sistem pangan seperti laju pertumbuhan
         penduduk yang masih tinggi (periode 2000-2010 = 1,49% per tahun)
         dengan jumlah penduduk yang besar, Jumlah penduduk rawan pangan
         masih relatif tinggi (±13% dari total penduduk). Ketergantungan konsumsi
         beras dalam pola konsumsi pangan yang masih tinggi (konsumsi beras
         139,15 kg/kapita/th), Konversi lahan pertanian masih tinggi dan tidak
         terkendali, Kompetisi pemanfaatan dan degradasi sumber daya air
         semakin meningkat, Infrastruktur pertanian/pedesaan masih kurang
         memadai.27 Beberapa hal tersebut merupakan tekanan yang
         menyebabkan ketidak sinambungannya kerjasama kemanan
         pembangunan sistem pangan. Contoh riil dari hasil SSDN di Maluku
         menunjukan bahwa Kabupaten Maluku Tengah melakukan perencanaan
         perubahan Tata Ruang Wilayah yang baru disahkan pada tahun 2009
         akan dirubah pada tahun 2012 hal ini terjadi karena adanya rencana
         investasi Sawit di wilayahnya. Kondisi ini menunjukan tidak adanya

27Achmad Suryana MS, Kewaspadaan nasional dalam mendukung ketahanan Pangan, Jakarta,
29 Juni 2012.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16