Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI

63

kualitas kerja, perbaikan kualitas SDM tersebut juga diarahkan pada
pembentukan suatu pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang patut
diteladani dalam praktik pemenuhan kebutuhan pangan di daerah, sehingga
seluruh elemen yang terlibat dapat menyadari betapa pentingnya peran
sektor pangan dalam mendukung pembangunan ekonomi di daerah tersebut.
Indikator peningkatan kualitas SDM para pemimpin di daerah dapat tercermin
dari inisiatif, political will, serta kebijakan dan program aksi yang diputuskan
dan dijalankan telah sesuai dengan mandat Pancasila dan UUD NRI Tahun
1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan
kesejahteraan rakyat, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.

Indikator dari perbaikan kualitas SDM kepemimpinan nasional di
daerah tidak cukup hanya dicermati dari kinerja para kepala daerah, namun
juga harus meliputi kualitas para aparatur birokrasi yang menjadi pelaksana
kebijakan di lapangan. Peningkatan kualitas SDM ini dapat ditempuh melalui
perbaikan kualitas akademis maupun teknis dalam aspek manajemen
kepemimpinan. Indikator yang dapat dilihat dalam perbaikan SDM
kepemimpinan nasional di daerah antara lain melalui latar belakang
pendidikan, kecakapan atau kompetensi khusus yang dimiliki oleh pemimpin
daerah tersebut, serta pengalaman dan prestasi pemimpin di daerah dalam
menyelesaikan masalah pangan yang pernah terjadi di daerahnya. Aparatur
birokrasi yang merupakan bagian integral dari skema kepemimpinan nasional
telah memiliki kualifikasi akademis yang memadai, antara lain melalui
program pendidikan dan pelatihan khususnya di bidang pangan. Para
pemimpin di daerah khususnya yang telah terpilih melalui proses pemilukada
diharapkan juga dapat meng-upgrade dan meng-update kemampuannya,
agar mereka memiliki kompetensi ataupun kecakapan kepemimpinan yang
sesuai dengan bidang pangan.

Di samping itu, indikator lain yang juga patut menjadi perhatian ialah
Kepala Daerah telah menerapkan pola seleksi dan penempatan bagi
aparaturnya di jajaran birokrasi agar memiliki rekam-jejak dan pengalaman
yang relevan di bidang pangan. Faktor pengalaman yang relevan menjadi
sangat penting dalam menghadapi persoalan atau hambatan yang seringkali
terjadi ketika menerapkan kebijakan atau progam pangan yang cukup