Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 8

62

    kebijakan nasional yang lebih berpihak kepada sektor kelautan dan
    perikanan diharapkan mendapat dukungan politik dari supra struktur
    politik, terutama untuk mengatasi berbagai kepentingan konservasi
    perairan yang saat ini masih terdapat mandat ganda, yakni
    berdasarkan UU nomor 5 tahun 1990, UU nomor 41 Tahun 1999
    dengan UU nomor 31 tahun 2004 dan Undang-undang nomor 27
    tahun 2007 serta UU nomor 32 tahun 2004, dalam hal kewenangan
    pengelolaan kawasan konservasi. Harmonsisasi berbagai peraturan
    menuju sinergi yang mendorong optimalisasi pengelolaan kawasan
    konservasi perairan diharapkan dapat direalisasikan dalam waktu
     dekat dan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dapat
     melaksanakan peraturan perundangan tersebut sesuai
     kewenangannya.
4) Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi dalam pembangunan
     masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diharapkan
     mendapat dukungan politik dari supra struktur politik, terutama DPR
     dalam penentuan APBN, APBD maupun dukungan kebijakan yang
     mampu mendorong pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan
     kawasan konservasi lebih efektif. Demikian pula diharapkan
     komitmen dari kementerian sektor yang berkaitan dengan
     pembangunan konservasi di wilayah peisisir dan pulau pulau kecil
     dalam mendukung suksesnya pembangunan ekonomi masyarakat
     pesisir seperti masalah kesyahbandaran, pariwisata bahari,
     ekonomi kreatif, pendidikan masyarakat, ilmu pengetahuan dan
     teknologi, kebijaksanaan fiskal dan keringanan pajak, subsidi BBM,
     masalah perdagangan, ketenaga kerjaan dan penegakan hukum.
5) Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi dalam pembangunan
     masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara politis
     menentukan partisipasi politik dan orientasi pilihan warga
     masyarakat pesisir terhadap pemimpin di daerah, mapun orientasi
     masyarakat secara umum dalam pemilihan pemimpin nasional.
     Issue konservasi sering menjadi ganjalan dalam proses pemilihan
     umum karena pemahaman politik calon pemimpin terhadap
     konservasi yang masih sangat minim.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13