Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI

38

mendasar. Oleh karena itu, implikasi pelaksanaan pembangunan daerah
tersebut masih dijumpai berbagai persoalan di lingkungan masyarakat
seperti konflik di mana-mana, kemiskinan, dan kesenjangan sosial dalam
upaya mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Keamanan suatu daerah belum optimal tercapai untuk terwujudnya
kerukunan masyarakat di suatu daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan
beberapa indikitator yang paling mudah dilihat yaitu intensitas konflik di
daerah yang terbuka dan bertendensi untuk saling menghancurkan. Kisah
nyata yang sedang terjadi adalah berbagai konflik dalam penyelenggaraan
Pemilukada sehingga pelaksanaan pembangunan daerah mengalami
stagnasi atau pelambatan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Tidak jalannya
kegiatan pembangunan daerah akan dapat memberikan dampak terhadap
pemiskinan masyarakat disebabkan tidak jalannya mekanisme ekonomi
lokal.

b. Implikasi Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat terhadap
Keutuhan NKRI

Terjadinya ketidakmerataan pembangunan maupun ketidakmerataan

hasil pembangunan dapat memicu ketidak-utuhan NKRI. Penyelenggaraan

otonomi daerah memiliki hubungan erat dengan pembangunan daerah dan

secara umum dengan keutuhan NKRI. Semakin baik kualitas

penyelenggaraan otonomi daerah, dapat dipastikan semakin baik pula

pembangunan yang diselenggarakan. Sebaliknya, jika kualitas

penyelenggaraan otonomi daerah mengalami kemerosotan atau kemunduran

maka pembangunan yang dijalankan akan turut mengalami kemunduran.

Untuk itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa optimalisasi otonomi daerah

di Indonesia merupakan suatu keniscayaan.

Secara filosofis, konsep otonomi daerah telah melahirkan perubahan
fundamental pada sistem pemerintahan NKRI yakni berupa pembagian
kekuasaan pemerintahan kepada pemerintahan pusat dan pemerintahan
otonom di daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Pembagian ini
didasarkan kepada argumentasi yang kuat dan logis baik secara