Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 7
101
V. Pasal 299 Undartg-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailrtan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
telah diatur, kecuali ditentukan lain daiam undang-undang ini maka
hukum acara yang berlaku adatah ketentuan hukum acara perdata
Adapun yang dimaksud dengan ketentuan hukum acara perdata
tersebut adalah Het Hentene Indonestch Regement (HIR,
Staatsblad 1941 - 44) berlaku untuk pengadilan di wilayah Jawa
dan M adura, sedangkan ketentuan Rechtsraglement
Burtengewestan (RBg, Staatsblad 1927 - 227) berlaku untuk
pengadilan di wilayah luar Jawa dan Madura).
27. Upaya
a. Upaya untuk mereali&asikan strategi-1 : Meningkatkan kualitas
su m b e r daya m anusia pengadilan niaga. Cara untuk mencapai
strategi tersebut dengan melakukan pengelolaan dan pembinaan
sumber daya manusia pengadilan niaga yang kompeten dengan
kriteria obyektrf, sehingga akan mewujudkan hakim dan aparat
pengadilan niaga yang benntegntas baik, serta bersikap
profesional. Mekanisme demikian harus dilakukan, karena
berangkat dari pemahaman bahwa hakim dan aparat pengadilan
niaga drtuntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperiuas
wawasan serta kea hliannya Peningkatan kapasitas protest pada
gilirannya akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan
peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan
demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan
kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap pengadilan
niaga Banyak cara yang dapat ditempuh untuk mewujudkan hal
tersebut, salah satu di antaranya adalah dengan cara
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif,
terpadu, dan sinergis antara tmgkat kebutuhan pengadilan niaga
dengan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah
masyarakat. Daiam hubungannya dengan hal tersebut, satu hal
yang tidak boleh dilupakan adalah mengenai sistem rekrutmen yang
