Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI

yang jelas untuk dipedomi dan dilaksanakan oleh para pemimpin di
semua tingkatan baik, pemimpin formal maupun nonformal serta
merumuskan sanksi yang tegas dan keras terhadap setiap
pelanggaran yang dilakukan. Sehingga akan dapat mewujudkan
pemimpin dan para calon pemimpin yang memilki pola pikir
komprehensif, integral dan holistik.
2) Kementerian dalam negeri bekerjasama dengan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, para
pemimpin negara baik pemimpin formal maupun informal, tokoh politik,
tokoh masyarakat, tokoh adat budaya apalagi .tokoh agama harus
mengerti dan memahami empat konsensus dasar berbangsa dan
bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI,
terutama nilai-nilai luhur Pancasila untuk dapat diamalkan dalam sikap
dan perilaku kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara sehingga tidak melakukan hal-hal yang bertentangan
dengan nilai-nilai luhur Pancasila, seperti korupsi, penyalah gunaan
kekuasaan dan kewenangan, arogan, emosional, mudah marah, tidak
toleran, merasa paling benar sendiri. Sehingga dapat menjadi suri
tauladan dalam sikap dan kesederhanaan maupun bersahaja dalam
kehidupanya.
3) Kementeriaan dalam negeri bekerjasama dengan para pejabat
negara pada legislatif, eksekutif, yudikatif, tokoh masyarakat, tokoh
adat, tokoh agama dan tokoh pemuda menjadi contoh tauladan dalam
mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam praktek-praktek
berbangsa dan bernegara, terutama dalam proses pengambilan
keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan masa depan
bangsa dan negara, dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Satunya perkataan dan perbuatan, mengajak rakyat untuk hidup
sederhana serta mampu menjadi contoh dalam kesederhanaanya.
Selain bertanggung jawab kepada atasan, maka tanggung jawab
kepada rakyat dan Tuhan adalah lebih penting.
4) Kementerian dalam negeri bekerjasama dengan Kementerian
pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, Lemhannas

79