Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

36

mengingat pelaksanaan pengamanan laut terbatas dengan waktu,
terbatas unsur patroli dan dukungan anggaran dan pelaksanaan
patroli tidak penuh selama setahun, masih terdapat waktu-waktu
kosong tidak ada unsur patroli, sehingga masih banyaknya
kejahatan atau pelanggaran hukum yang terjadi di Selat Malaka.

13. Implikasi Lemahnya Pengamanan Laut terhadap Penegakan
Kedaulatan dan Hukum, dan Implikasi Lemahnya Penegakan Keda­
ulatan dan Hukum terhadap Ketahanan Nasional.

a. Implikasi Lemahnya Pengamanan Laut terhadap
Penegakan Kedaulatan dan Hukum.

Aspek geografi dengan luasnya wilayah laut, dihadapkan
dengan keterbatasan sarana prasarana penjagaan khususnya unsur
patroli baik unsur laut maupun udara sehingga tidak dapat meliput
semua perairan yurisdiksi nasional Indonesia, sehingga masih
banyak area yang kosong tidak terisi oleh unsur patroli, demikian
juga sarana sistem pengawasan yang berbasis Iptek IM S S yang
berada di Selat Malaka maupun Laut Sulawesi belum terinteg rasi
secara terpadu sehingga pengawasan dalam mendukung
pengamanan belum optimal, akhirnya kejahatan dan pelanggaran
hukum masih banyak terjadi, faktor keselamatan dalam kejadian
kecelakaan ataupun bencana di laut banyak tidak teratasi, aspek
S K A sumberdaya kelautan tidak dapat terawasi dan terlindungi,
sehingga banyak penjarahan atau pencurian yang dapat
menimbulkan kerugian negara yang cukup besar bagi bangsa
Indonesia. Aspek demografi dengan lemahnya pengamanan laut
banyak pelanggaran oleh masyarakat pesisir, penangkapan ikan
ilegal, pengrusakan lingkungan laut dengan penangkapan ikan
dengan menggunakan zat kimia, bom ikan, serta yang lebih fatal
masyarakat pantai melaksanakan perompakan di daerah sempit
seperti selat Malaka dan daerah-daerah rawan lainnya sehingga