Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI

14

upaya untuk pertahanan negara Indonesia, upaya pertahanan dan
keamanan haruslah menjamin tercegahnya atau teratasinya hal-hal
yang langsung atau tidak langsung dapat mengganggu jalannya
pembangunan nasional. Dalam konteks ini diharapkan para
pemimpin informal dapat mempelopori dan mendorong
masyarakatnya untuk senantiasa menjalankan kewajibannya
sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Demikian
juga halnya dalam Pasal 30 ayat (2) dinyatakan bahwa “ Usaha
pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI
sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukuncf.
Makna yang terkandung didalamnya adalah bahwa usaha
pertahanan keamanan negara dilakukan melalui sistem pertahanan
dan keamanan rakyat semesta dengan TNI dan POLRI sebagai
kekuatan paling besar yang bertugas untuk menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat, membantu menanggulangi akibat bencana
alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan,
menangani kriminalitas dan memelihara keamanan dalam negeri,
sedangkan tugas rakyat yang merupakan kekuatan pendukung
adalah dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat menghambat
atau memberi ancaman pada keamanan NKRI. Contohnya dengan
tidak melakukan aksi terorisme, tidak melakukan kekerasan yang
berbau SARA, merusak lingkungan atau tidak membuat gerakan
separatis guna menciptakan negara baru. Penjelasan tersebut
mencerminkan bahwa rakyat sebagai kekuatan pendukung dalam
upaya pertahanan dan keamanan negara mempunyai peran yang
tidak kalah penting dan sangat menentukan bagi keberhasilan upaya
pertahanan dan bela negara. Dengan demikian keberadaan
pemimpin informal yang merupakan bagian dari rakyat dan
merupakan kekuatan pendukung dalam upaya pertahanan dan bela
negara diharapkan melaksanakan perannya sebagai pemimpin
yang dapat mempelopori dan mendorong rakyat lainnya untuk
melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan
bertanggung jawab.