Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 7

63

                Tanpa adanya aspek kehidupan yang berjalan secara baik,
           maka akan menyebabkan terganggunya ketahanan nasional.
           Dengan kata lain, bahwa apabila semua aspek kehidupan
           berbangsa dan bernegara dapat terkelola dengan baik, terutama
           oleh pemerintah, dengan didukung oleh semua elemen
           masyarakat, maka akan berkontribusi kepada terwujudnya
           ketahanan nasional yang kokoh.

                 Salah satu dari berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia
           adalah aspek perekonomian, yang di dalamya mencakup
           pengelolaan keuangan negara. Apabila pengelolaan keuangan
           negara dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka stabilitas
           perekonomian dapat meningkat. Hal ini menjadi tanda
           pemerintahan berjalan dengan bersih, Stabilitas perekonomian
           ditandai dengan meningkatnya investasi, semakin meningkatnya
           pendapatan masyarakat, ketersedian lapangan kerja,
           meningkatnya produktivitas masyarakat, dan tingginya daya saing
           produk dalam negeri. Namun apabila stabilitas ekonomi tergganggu
           akibat pemerintahan tidak bersih, maka akan berakibat kepada
           terganggunya ketahanan nasional.

23. Indikasi Keberhasilan
                 Untuk melihat keberhasilan pemberantasan tindak pidana

     korupsi, maka diperlukan adanya indikasi tertentu yang memberikan
     gambaran tingkat pencapaian upaya tersebut. Untuk melihat indikasi
     kesadaran hukum masyarakat secara umum dapat dilihat dan semakin
     berkurangnya kasus tindak pidana korupsi yang ada di lingkungan
     pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tidak
     adanya perkara tindak pidana korupsi yang ditangani secara maksimal
     oleh aparat penegak hukum, maka pemberantasan tindak pidana
     korupsi dipandang tidak berhasil. Hal ini menunjukkan pemerintahan
     belum berjalan dengan bersih.

                Adapun indikasi keberhasilan pemberantasan tindak pidana
     korupsi sebagai implementasi penegakan hukum guna mewujudkan
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12