Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI

75

Pelaksanana program ini secara simultan dapat dengan
memasukan subtansi logistik perikanan dalam materai
kegiatan penyuluhan di kementerian kelautan dan
perikanan.
6) Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan
melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dalam
pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia
logistik ikan nasional.

c. Upaya Stratgi -3. Terwujudnya Pelaku Logistik (PL), Penyedia
Jasa Logistik (PJL) dan kelembagaan yang terpercaya dan
profesional dengan penguatan kelembagaan pelaku usaha,
peningkatakan kapasitas, pembentukan lembaga SLIN,
pengembangan jaringan layanan jasa logstik dalam proses
distribusi komoditas perikanan melaui regulasi, sosialisasi dan
standarisasi.

Strategi logistik ikan nasional harus mampu memberdayakan
seluruh komponen atau pelaku secara optimal. Sinergisme dan
integrasi dalam kegiatan logistik ikan nasional merupakan hal penting
untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan sektor perikanan.
Koordinasi antar pelaku atau institusi yang terlibat baik secara vertikal
maupun horisontal harus dapat diwujudkan untuk bersama-sama
mendukung implementasi sistem logistik ikan nasional.

Terwujudnya pelaku logistik (PL) dan Penyedia Jasa Logistik (PJL)
yang terpercaya dan profesional yang mampu menguasai sektor
logistik lokal, nasional juga mampu bersaing ditataran global.
Pengusaha UKM, Koperasi, BUMD, BUMN berkesempatan untuk
berperan sebagai PL dan PJL pada jaringan logistik lokal dan
nasional. Kebijakan logistik ikan nasional juga harus fokus untuk
memberdayakan pelaku penyedia jasa-jasa yang terkait dengan
sektor perikanan, dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya
kepada para penyedia jasa logistik untuk mengembangkan usahanya
dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dalam arti yang