Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI

27

calon pegawai yang berbasis kompetensi masih belum memadai, prosedur
pelayanan masih berbelit-belit, dan pelayanan publik masih tidak
transparan. Konsekuensi dari hal tersebut adalah kewajiban masyarakat
untuk membayar mahal pelayanan secara ilegal yang seharusnya menjadi
tanggung jawab konstitusional negara dan pemerintah. Pungutan ilegal
ini merupakan biaya ketidakpastian (cost o f uncertainty) yang harus
dikeluarkan oleh masyarakat setiap kali berhadapan dengan birokrasi untuk
mendapatkan pelayanan publik. Anehnya, beberapa hasil penelitian, juga
jika dipertanyakan secara langsung kepada birokrat dan masyarakat,
pungutan liar dalam pelayanan publik adalah hal biasa dan normal.
Pungutan liar dalam pelayanan publik telah diterima sebagai budaya yang
sangat sulit dihapuskan. Hal ini tidak lepas sistem manajemen nasional
terhadap proses rekrutmen CPNS/pegawai belum dilakukan secara
transparan dan masih adanya unsur KKN sehingga berpengaruh terhadap
pembangunan nasionoal.

12. Implementasi Sistem Manajemen Nasional Saat Ini
Di dalam SISMENNAS, pegawai negeri sipil yang selanjutnya

disingkat PNS menyangkut berbagai hal mengenai mereka yang
merupakan orang-orang sipil yang bertugas pada beraneka ragam
organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah wilayah,
pemerintah daerah, pemerintah desa, pegawai negeri sipil yang bertugas di
lingkungan TNI/Polri, dan pegawai negeri sipil yang bertugas di luar negeri.
Saat ini bidang rekruitmen CPNS/pegawai menghadapi berbagai persoalan
yang cukup pelik sebagai akibat dari adanya tuntutan masyarakat yang
semakin beragam, sementara itu sumber daya yang dimiliki sangat terbatas
baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Oleh sebab itu dalam melakukan
proses rekruitmen CPNS/pegawai dituntut untuk mampu menjawab
berbagai persoalan-persoalan yang ada dengan menempuh beragam cara
yang dapat dilakukannya.

Salah satu cara yang dapat ditempuh guna menjawab persoalan
dalam rekruitmen CPNS/pegawai adalah dengan mengimplementasikan
SISMENNAS di jajaran birokrasi. Tapi kondisi rekruitmen CPNS/pegawai di
negara kita masih diwarnai kultur korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga
penerapan sistem manajemen belum optimal hasilnya.