Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 7
penduduk baik secara substansial maupun secara vertikal dan horisontal
akan berdampak pada melambatnya pencapaian sasaran pembangunan
kependudukan dan pembangunan nasional pada beberapa tahun terakhir
karena terjadi in-efisiensi dalam pembangunan. Oleh karena penanganan
masalah kependudukan melibatkan banyak sektor dan pemangku
kepentingan, maka para pemangku kepentingan tersebut harus dapat
berbagi visi, satu tujuan, dan satu tekad, menuju pembentukan SDM
berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, harus ada upaya bersama yang
saling bersinergi (concerted efforts) antara semua pemangku
kepentingan. Upaya tersebut seharusnya dikoordinasikan oleh sebuah
lembaga yang mempunyai tugas antara lain menyerasikan kebijakan
kependudukan secara konsisten dan berkesinambungan, mengingat
keberhasilan kebijakan kependudukan baru terlihat hasilnya beberapa
dekade mendatang, yakni adanya peningkatan kualitas SDM.
Dengan melihat kondisi tersebut di atas apabila ketidakserasian
kebijakan pemerintah dalam pembangunan lainnya dengan kebijakan
pemerintah dalam bidang kependudukan maka peluang untuk
mewujudkan kondisi penduduk seimbang yang direncanakan tercapai
pada tahun 2015 akan hilang sehingga upaya dalam memanfaatkan
bonus demografi yang diperkirakan pada tahun 2020-2025 juga akan
tertunda.
13. Implikasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk Terhadap
Peningkatan Kualitas SDM Indonesia dan Implikasi Peningkatan
Kualitas SDM terhadap Pembangunan Nasional.
a. Implikasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk terhadap
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia.
Paradigma arah pembangunan nasional saat ini yang belum
menempatkan bidang kependudukan sebagai platform pembangunan
utama akan menjadi ancaman dalam pembangunan SDM yang berdaya
saing di masa yang akan datang. Secara empiris, pemantapan kebijakan
37
