Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI

25

bagi penegakan supremasi hukum maupun ketangguhan Ketahanan
Nasional perlu dielaborasi secara lebih mendalam.

13. Implikasi Kewaspadaan Nasional terhadap Supremasi Hukum
dan Supremasi Hukum terhadap Ketahanan Nasional.

Bangsa Indonesia harus menyadari bahwa sebagai negara yang
memiliki tingkat kemajemukan sangat tinggi, maka potensi ancaman yang
dihadapi dan tingkat eskalasinya menjadi sulit diprediksi. Apalagi jika
konsepsi Kewaspadaan Nasional belum dipahami secara utuh dan hukum
tidak dapat ditegakkan dalam mengelola kemajemukan, maka potensi
konflik yang akan ditimbulkan tentu akan semakin besar. Hal ini disebabkan
oleh:

1. Bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, agama,
bahasa, adat istiadat dan golongan.
2. Wilayah Indonesia merupakan kepulauan yang luas terdiri
dari 17.000 lebih pulau-pulau besar dan kecil dengan infrastruktur,
perhubungan dan telekomunikasi yang belum memadai.
3. Pemahaman masyarakat tentang ke-lndonesia-an dan
terbentuknya bangsa Indonesia relatif masih kurang, terlebih pasca-
reformasi tahun 1998.
4. Kedudukan dan posisi strategis Indonesia dapat
dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan asing yang dapat
merugikan bangsa dan negara.

Oleh sebab itu, dengan realitas seperti di atas, tentu saja pelaksanaan
konsepsi Kewaspadaan Nasional dapat berimplikasi bagi kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kewaspadaan Nasional identik
dengan rasa kepedulian, semangat nasionalisme dan sikap untuk selalu
siap-siaga. Jika kepedulian, nasionalisme dan kesiapsiagaan segenap
elemen bangsa dapat diimplementasikan secara kongkrit, maka hal ini
tentu akan berimplikasi terhadap efektivitas penegakan supremasi hukum.

Hukum akan dapat ditegakkan manakala seluruh aspeknya telah
bekerja secara optimal. Dalam arti, aspek materil, institusional, maupun