Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

26

aparatur penegak hukum mampu menjalankan tugasnya dengan komitmen
tinggi. Penegakan supremasi hukum akan bermuara bagi terciptanya rasa
aman, perwujudan keadilan dan peningkatan kesejahteraan, sebagaimana
esensi yang terkandung di dalam konsepsi Ketahanan Nasional.

a. Implikasi Kewaspadaan Nasional terhadap Supremasi
Hukum.

Dalam menganalisa kondisi implementasi Kewaspadaan
Nasional saat ini, maka data-data yang telah disampaikan
sebelumnya tentu perlu dikaji kembali. Dari tahun ke tahun, grafik
kekerasan dan konflik komunal di Indonesia cenderung meningkat,
sehingga kondisi ini merefleksikan bahwa penegakan supremasi
hukum di Indonesia belum berjalan efektif. Sebagai gambaran,
peningkatan cukup signifikan terjadi pada beberapa jenis konflik,
seperti Konflik Politik dari 74 insiden (12%) selama tahun 2009,
menjadi 117 insiden pada pertengahan tahun 2010 (16%).

Salah satu hal yang memicu peningkatan itu adalah karena
pada tahun 2010 banyak diselenggarakan pemilihan umum kepala
daerah (pemilukada) secara langsung yang terjadi di 244 daerah.
Jika dirata-rata, hampir setiap hari Indonesia melangsungkan
pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Sayangnya, pemilukada
secara langsung ini masih ditandai oleh hubungan emosional yang
cukup kuat antara elite kandidat dengan massa pemilih, serta
dilatarbelakangi oleh kokohnya identitas komunal yang mengabaikan
prinsip-prinsip demokrasi.

Salah satu esensi demokrasi yang diabaikan itu ialah
kurangnya pendidikan politik yang demokratis dan pendidikan
kewarganegaraan yang memadai dari partai politik, sehingga
mengakibatkan proses pemilukada cenderung menjadi ajang
kontestasi kekuasaan elite lokal semata. Rendahnya kedewasaan
dan etika berpolitik mereka akhirnya kerap melibatkan konflik dan
kekerasan antar-kelompok pendukung kandidat, karena para elite