Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

40

dalam mengupayakan terwujudnya kondisi Kamtibmas yang stabil
antara masyarakat dan Polri sehingga pembangunan nasional
menuju masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan material
dapat terwujud. Permasalahan Kamtibmas merupakan
tanggungjawab bersama semua komponen bangsa, Polri sebagai
kekuatan utama dan masyarakat sebagai kekuatan pendukung.
Memperhatikan kondisi aktualisasi partisipasi masyarakat di bidang
Kamtibmas saat ini dapat berimplikasi terhadap penegakan
supremasi hukum. Implikasi yang dirasakan antara lain sebagai
berikut:

1) Meningkatnya jumlah gangguan Kamtibmas berupa
kriminalitas yang terjadi di hampir seluruh daerah di
Indonesia pada setiap jenis kejahatan baik kejahatan
konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap
kekayaan negara maupun kejahatan yang berimplikasi
kontinjensi.
2) Masih rendahnya tingkat penyelesaian kasus (crime
clearence) oleh aparat penegak hukum terutama oleh
Kepolisian yang disebabkan oleh tingkat kesulitan aparat
dalam mengungkap pelaku kejahatan dikarenakan
minimnya saksi maupun alat bukti.
3) Masih adanya sikap yang kurang peduli sebagian
masyarakat bila melihat terjadinya suatu kejahatan dan
rendahnya tingkat kesadaran masyarakat yang bersedia
menjadi saksi suatu kejahatan.
4) Kurang berfungsinya institusi lokal dalam
keikutsertaannya dlbidang keamanan dan ketertiban
masyarakat.
b. Implikasi Penegakan Supremasi Hukum Terhadap
Pembangunan Nasional.
Fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara
negara dengan warganya dan hubungan antar manusia agar
kehidupan di dalam masyarakat berjalan dengan lancar dan tertib.