Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI

41

mulai dari Kepala daerah, pejabat-pejabat di daerah, sampai dengan
PNS di daerah semua diutamakan berasal dari Putera Asli Daerah.
Sebagai implikasinya masyarakat dari etnis lain akan merasa sebagai
pihak yang disubordinasi, baik secara politis maupun ekonomis. Hal
ini juga berimplikasi terhadap kesenjangan kesejahteraan. Kondisi
seperti ini akan membahayakan integrasi nasional. Ketidakberhasilan
dalam menyejahterakan warganya akan menurunkan rasa
nasionalisme kedalam kehidupan bernegara dan membuka peluang
bagi munculnya kecemburuan, ketidakpuasan, konflik sosial, politik
identitas, KKN, gagasan separatisme dan sebagainya. Kegagalan
dalam menyejahterakan masyarakat atau adanya ketimpangan dalam
kesejahteraan masyarakat antara daerah yang satu dengan daerah
yang lain akan mengakibatkan kekecewaan yang bisa menimbulkan
keingingan untuk memisahkan diri sehingga akan berpengaruh
terhadap kesatuan dan keutuhan NKRI.

14. Permasalahan yang Ditemukan
Terjadinya kondisi saat ini, dimana pembentukan daerah

otonom marak dilakukan, namun tidak sepenuhnya menghasilkan
tujuan bagi kesejahteraan masyarakat setempat disebabkan karena
beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Belum adanya grand design (desain besar) penataan daerah.
Maraknya pembentukan daerah otonom baru membuka sebuah

permasalahan tersendiri. Daerah otonom baru yang telah banyak
terbentuk, namun tidak menghasilkan kesejahteraan masyarakat akan
memunculkan permasalahan yang dapat berujung pada konflik sosial
yang mengancam integrasi bangsa.

Pembentukan daerah otonom baru pada umumnya didasari
karena cakupan geografis yang luas, kurangnya fasilitas pelayanan
publik, ketertinggalan pembangunan, serta permasalahan jauhnya
jarak rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun
tujuan yang ideal tersebut pada prakteknya tidak tercapai karena ada
latar belakang lain yang mendasari pembentukan daerah otonom