Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

62

sangat mendasar untuk dijadikan sebagai bagian dalam
pemberantasan korupsi. Disamping itu penguasaan prosedur
pengelolaan dan penggunaan keuangan negara di lingkungan
pemerintah sangat diperlukan dalam pemberantasan korupsi.
Termasuk pengetahuan tentang tataran kewenangan dan tanggung
jawab dari masing-masing pejabat pemerintah dalam mengelola
keuangan negara, yang harus dipahami aparat penegak hukum.
Yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya ditanamkan etika dan
integritas kepada setiap penyidik, sehingga dapat menumbuhkan
semangat dan motivasi dalam rangka pemberantasan korupsi yang
mengedepankan kepentingan nasional untuk mewujudkan stabilitas
ekonomi.

Lebih lanjut upaya untuk mengoptimalkan pemberantasan
korupsi, maka antara penegak hukum perlu dibangun kerjasama
agar dapat saling mendukung dan memiliki komitmen bersama yang
saling bersinergi dalam rangka mengoptimalkan pemberantasan
korupsi. Karena tanpa adanya kerjasama dalam pemberantasan
korupsi, akan mengakibatkan arah dan tujuan pemberantasan
korupsi yang dilakukan oleh masing-masing lembaga penegak
hukum akan kurang optimal dan tidak sesuai dengan harapan.

Walaupun demikian sejalan dengan upaya pemberantasan
korupsi maka aparat penegak hukum harus memperhitungkan
kondisi pemerintahan, sehingga pemberantasan korupsi tidak
menimbulkan ketakutan dalam pengelolaan keuangan negara, tetapi
justru menumbuhkan kesadaran untuk mengelola keuangan negara
secara transparan untuk pembangunan dan kesejahteraan,
b. Adanya regulasi yang tegas dalam rangka pemberantasan

korupsi
Bahwa ketentuan hukum yang menjadi landasan hukum bagi
aparat untuk menegakkan hukum sangat diperlukan untuk
mewujudkan'rasa keadilan dan kepastian hukum. Proses hukulp