Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI

31

pertahanan tidak dapat dilaksanakan secara terpadu, integral dan
komprehensif. Pembangunan manusia sebagai sumber daya
pembangunan menekankan manusia sebagai peiaku pembangunan
yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin,
profesionalisme serta memiliki kemampuan memanfaatkan,
mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan tehnologi
yang berwawasan lingkungan maupun kemampuan manajemen.
Berhasilnya pembinaan SDM dan pembangunan wilayah di
kompartemen pertahanan bergantung pada peran aktif masyarakat,
sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para aparatur
penyelenggara pembangunan di wilayah/daerah serta seluruh
masyarakat di wilayah kompartemen startegis. Oleh karena itu
dengan pola pembinaan wilayah berdasarkan matra angkatan maka
berimplikasi terhadap peningkatan SDM kurang optimal. Sumber
daya manusia yang hidup dan berada di wilayah pertahanan
cenderung sulit di data, dibina dan direkrut menjadi kekuatan
komponen cadangan maupun komponen pendukung. Dengan tidak
optimalnya pelaksanaan pembinaan tata ruang wilayah, maka
pembinaan SDM di dalam wilayah itu sendiri juga akan mengalami
kendala. Dengan demikian implikasi dan implemetasi tata ruang
wilayah pertahanan tidak dilakukan secara benar maka sulit
dilakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas SDM di
dalam wilayah pertahanan.

Konsekuensinya, dengan adanya kompartementasi
pertahanan maka Kogabwilhan harus berusaha sekuat mungkin
untuk dapat menunjukkan kehandalannya dalam bidang-bidang non-
militer. Karena besar dan tingginya kebutuhan pembangunan akan
sumberdaya manusia yang mampu menjadi manajer pembangunan,
maka berbagai software harus disiapkan Kogabwilhan untuk
memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan pembinaan wilayah.
Dalam konteks pembangunan di wilayah, Kogabwilhan dapat
menjalankan operasi non-militemya (Military Operation Other Than
War - MOOTW). Kehadiran kekuatan militer dalam masyarakat di