Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 7

mengungkapkan bahwa belum ada rujukan yang memadai tentang definisi
   atau batasan yang tegas tentang good governance. Tambahan kata good
   didepan governance berarti "baik", "sehat" atau tidak sakit. Dengan
   demikian, kepemerintahan yang baik adalah kepemerintahan yang sehat.
   Karena pemerintahan yang baik atau sehatlah yang mampu mengemban
   visi, misi, tugas dan fungsi yang diamanatkan rakyat kepadanya.
   Governance merupakan dasar bagi "gaya manajemen pemerintahan yang
   tepat untuk menumbuhkan sense of belongingness dan sense of
  responsiveness dan sebagai dasar nation and character building". Caranya
   dengan membawa proses pembuatan keputusan/kebijakan publik ke tingkat
   paling dekat dan paling relevan dengan persoalan, dan pengambilan
   keputusan/kebijakan publik dengan melibatkan pihak-pihak yang terkena
  dampak kebijakan".

               Setiap pelaku good governance memiliki peran dan tugas masing-
  masing dalam mencapai tujuan hidup bernegara. Negara (pemerintah)
  berperan menciptakan lingkungan politik'dan hukum yang kondusif. Negara
  (pemerintah) juga berperan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan
  pelayanan publik, penyelenggaraan kekuasaan untuk memerintah, dan
  membangun lingkungan yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan
  baik pada level lokal, nasional, maupun internasional dan global. Sektor
 swasta/dunia usaha berperan menciptakan pekerjaan dan pendapatan.
 Peranan sektor swasta sangat penting dalam pola kepemerintahan dan
 pembangunan, karena perannya sebagai sumber peluang untuk
 meningkatkan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan,
 investasi publik, pengembangan usaha, dan pertumbuhan ekonomi.
 Masyarakat madani (civil society) berperan memfasilitasi interaksi sosial dan
politik, menggerakkan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berperan
serta dalam kegiatan ekonomi, sosial dan politik. Kelompok masyarakat dalam
konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah
antara Pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan
maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan
ekonomi.

                                                                  87
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12